Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.

Gaji UMR Aceh Barat Daya Tahun 2021 Paling Valid

6 min read

gaji umr Aceh Barat Daya

Gaji UMR Aceh Barat Daya – Bagi para buruh pembahasan penghasilan jadi pembahasan yang hangat setiap kesempatan . Bukan hanya saat masuk kerja , saat santai di rumah pun mereka akan membahas ini, karena memang pendapatan yang mereka terima setiap bulannya merupakan modal untuk menutupi konsumsi rutin untuk keluarganya.

Apalagi dengan terkena adanya inflasi setiap tahunnya, tentu penghasilan yang tidak sebanding dengan standar biaya hidup di daerahnya masing-masing, akan menyebabkan kesulitan hidup bagi mereka dan keluarganya.

Ya, sejatinya yang benar adalah gaji yang diterima lebih besar dari standar hidup yang ada di daerahnya.

Dengan apa para karyawan ini menjadikan standar gaji yang akan mereka ambil dari kantor ? Jawabannya adalah dengan UMR, UMK dan UMP.

Apa itu UMR, UMK dan UMP?

Dalam artikel ini saya ingin menjelaskan ketiganya. Harapannya bagi kamu yang menjadi buruh artikel ini bisa menjadi patokan dalam memperoleh gaji setiap bulannya.

Baik, segera kita mulai, ya?

Kabupaten / KotaGaji
Kabupaten PacitanRp1.913.321
Kabupaten PonorogoRp1.913.321
Kabupaten TrenggalekRp1.913.321
Kabupaten TulungagungRp1.958.844
Kabupaten BlitarRp1.954.705
Kabupaten KediriRp2.008.504
Kabupaten MalangRp3.018.530
Kabupaten LumajangRp1.982.295
Kabupaten JemberRp2.355.662
Kabupaten BanyuwangiRp2.314.278
Kabupaten BondowosoRp1.954.705
Kabupaten SitubondoRp1.913.321
Kabupaten ProbolinggoRp2.503.265
Kabupaten PasuruanRp4.190.133
Kabupaten SidoarjoRp4.193.581
Kabupaten MojokertoRp4.179.787
Kabupaten JombangRp2.654.095
Kabupaten NganjukRp1.954.705
Kabupaten MadiunRp1.913.321
Kabupaten MagetanRp1.913.321
Kabupaten NgawiRp1.913.321
Kabupaten BojonegoroRp2.016.780
Kabupaten TubanRp2.532.234
Kabupaten LamonganRp2.423.724
Kabupaten GresikRp4.197.030
Kabupaten BangkalanRp1.954.705
Kabupaten SampangRp1.913.321
Kabupaten PamekasanRp1.913.321
Kabupaten SumenepRp1.954.705
Kota SurabayaRp4.200.479
Kota BatuRp2.794.800

Istilah Gaji UMR di Aceh Barat Daya

mendiskusikan tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berkaitan dengan standar upah dan gaji minimum di Aceh Barat Daya memang tidak bisa terpisah dengan standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para pekerja .

Dengan arti lain , jika pengusaha memberi standar upah dan income minimum yang layak dengan standar hidup di Aceh Barat Daya , maka para karyawan akan menjadikan daya tarik untuk menjadi pekerja di tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya.

Apa pengertian Gaji UMR itu ?

Gaji UMR yaitu standar paling minimum yang disediakan oleh pemilik usaha kerja kepada para pegawai . Maka jelas bahwa penetapan dan pengesahan UMR bertujuan untuk menjamin buruh menerima gaji yang baik , setidaknya untuk survive di Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa UMR ditetapkan oleh Gubernur sebagai pimpanan pemerintahan tertinggi di tingkat Provinsi. Jadi UMR yang ditetapkan oleh seorang Gubernur akan mengikat dengan UMR yang berlaku di Aceh Barat Daya.

Atau dapat dikatakan bahwa UMR ialah standar pendapatan minimal di tingkat provinsi. Aturan ini pernah menjadi patokan dalam penetapan dan pengesahan besarnya upah karyawan , tapi setelah diresmikannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000, maka gaji UMR tidak digunakan sebagai pedoman lagi.

Apa yang dimaksud Gaji UMK ?

UMK adalah akronim dari Upah Minimum Kota / Kabupaten. Dari istilah ini tampak bahwa UMK adalah upah paling minimum yang harus diberikan oleh pemilik usaha kepada buruh sesuai standar yang diberlakukan sebuah kota/ kabupaten.

Jadi, setelah Pemerintah Provinsi menetapkan UMK yang menjadi nilai penghasilan bulanan terkecil , yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap setiap bulan, kemudian dalam implementasinya harus dilaksanakan dari pemberi kerja .

Dengan adanya istilah UMK ini menjadi pengganti istilah sebelumnya, UMR, karena penggantian istilah ini juga mencocokkan dengan adanya otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada wilayah itu. Penggantian istilah dari UMR menjadi UMK ini tercatat di Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, yang diantaranya berisi sbb:

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/MEN/1999 tentang upah Minimum, diubah sebagai berikut : 1. Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/ MEN/ 1999 yaitu: Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Istilah “Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR Tk.I)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), dan istilah “Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/ Kota).

Apa yang dimaksud dengan Gaji UMP ?

Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu standar gaji terkecil dalam suatu provinsi yang standar ini digunakan juga juga untuk tingkat yang ada dibawahnya, yaitu tingkat kota / kabupaten. Karena berlaku di tingkat wilayah provinsi, maka yang menetapkan dan mengesahkannya pun seorang Gubernur.

Dengan menelaah pengertian 3 istilah tadi , maka Anda dapat mulai melihat perbedaan dari ketiganya, Gaji UMR, Gaji UMK dan Gaji UMP.

Hal ini penting karena diskusi mengenai upah minimum di Aceh Barat Daya kerap membuat para buruh dan buruh kebingungan. disebabkan tidak lain adalah ketiganya sekilas sama.

Berdasarkan itu berikut kita berikan beberapa point yang dengannya kamu akan lebih dimudahkan dalam membedakan antara UMR, UMK dan UMP. Berikut beberapa point-pointnya:

1. Pihak yang Menetapkan dan Mengesahkan Besarnya Gaji

Siapakah pihak yang menetapkan dan mengesahkan UMR, UMK dan UMP?

UMR ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mempertimbangkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Sedangkan UMP dan UMK yang ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur, sebagai Pemerintah Tingkat Provinsi dengan pertimbangan para pegawai mendapatkan pendapatan yang layak sesuai standar hidup di daerah tersebut.

2. Jangka Waktu Peninjauan Ketetapan Gaji

Semakin tinggi tingkat dalam menetapkan keputusan, maka waktu yang diperlukan juga lebih lama. Hal ini mempertimbangkan tingkat kepelikan dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan itu jangka waktu peninjauan ketetepan yang diberlakukan pada UMP, relative lebih lama dibandingkan dengan UMK (yang dulunya UMR). Penetapan untuk gaji UMP membutuhkan waktu hingga 60 hari hari kerja. Tapi untuk UMK membutuhkan waktu maksimal 40 hari kerja.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan Gaji

Karena lama waktu peninjauan ketetapannya tidak sama, maka bisa dipastikan pemberlakuan ketetapannya juga tidak sama.

Gaji UMP biasanya mulai direalisasikan bersama berdasarkan perintah dari Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi ialah setiap tanggal 1 November. Sedangkan Gaji UMK yang juga pemberlakuannya menunggu arahan perintah dari Gubernur, biasanya diumumkan paling lambat tanggal 21 November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan Gaji

Perbedaan yang lain antara Gaji UMR, Gaji UMP dan Gaji UMK juga ada dalam jumlah besaran angka kenaikannya. Kenaikan ini dibuat dengan merujuk beberapa hal sangat penting , yaitu kebutuhan hidup sesuai , yaitu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga), dan tetap mempertimbangkan produktivitas kerja dan tingkat kenaikan ekonomi yang berkembang di suatu daerah.

Telah diputuskan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu gaji UMP dan gaji UMK akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungan kenaikannya berpatokan pada makin tingginya inflasi saat itu ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian nampak bahwa UMP dan UMK sangat memperdulikan kepentingan pegawai , sehingga mereka diupayakan bisa hidup dengan pantas yang berdampak pada ketenangan hati saat mereka bekerja.

5. Besaran Nominal Gaji

Pertimbangan lain yang jadi pembeda antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran nilai gaji yang ditetapkan pada satu area tertentu. Memang tidak bisa disamakan , setiap wilayah ada standar minimal gaji yang berbeda.

Bagaimana perbedaan nominalnya?

Jika kita komparasikan besar besar gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Karena hal ini dipengaruhi oleh faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya pantas jika besar standar upah di Kota atau Kabupaten selalu lebih tinggi dari tingkat Provinsi

Penetapan Gaji UMR Aceh Barat Daya

Setelah Anda menelaah pembahasan diatas, mulai dari pengertian, istilah dan berbagai hal terkait standar upah minimum dan serta memahami perbedaan masing-masing, ada beberapa point penting tentang pemberlakuan gaji UMR Aceh Barat Daya yang perlu Anda pahami , diantaranya:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Perlu kalian ketahui bahwa Pemerintah menetapkan sistem yang terdapat dalam gaji UMR atau Upah Minimum Regional untuk acuan bagi pengusaha memberi upah pada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup di Aceh Barat Daya.

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa pembuatan standar gaji UMR Aceh Barat Daya ini ditujukan sebagai tata laksana dan diciptakan untuk melindungi hak para buruh di Aceh Barat Daya, sehingga para karyawan minimal bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu hal ini disesuaikan dengan beban pekerjaan. Semakin besar beban dan tanggung jawab kerja, maka semakin tinggi pula gaji yang diterima .

2. Spesifikasi Gaji UMR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang berisi tentang Pembagian Komponen Gaji dan Pendapatan, di dalamnya secara jelas dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pasal 94 Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa unsur gaji UMR dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus kamu paham bahwa ketetapan gaji UMR di Aceh Barat Daya, semua jenis Tunjangan Tidak Tetap bukan masuk dalam komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 pasal 94 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tunjangan Tidak Tetap dalam wacana ini yaitu pembayaran, baik melalui cara langsung dan tidak langsung yang diberikan pengusaha untuk buruh dan keluarganya. Bentuknya juga bermacam-macam , misalnya uang transport atau uang makan yang totalnya dari jumlah kehadiran kerja.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini memang istilah gaji UMR tidak dipakai lagi, hal itu sesuai dengan Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Tapi meskipun istilah UMR sudah tidak ada, standar pendapatan regional yang dikukuhkan oleh Gubernur meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi). Jadi kata Regional seolah diperjelas / diganti menjadi Kota / Kabupaten dan Provinsi.

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin hingga saat ini banyak orang belum mengerti soal ini. Jadi yang harus kalian pahami , jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan untuk imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio pendapatan sesuai ketetapan pengusaha . Tapi sebenarnya UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menyesuaikan kebutuhan hidup para buruh saat itu.

Maka pedoman besaran persentase kenaikan UMR setiap tahunnya berpatokan pada banyak faktor yang mempengaruhi, sepeti makin tingginya harga barang kebutuhan pokok, dll. Karena itu persentase kenaikan UMR pada intinya terdiri dari kenaikan upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR, yang besarnya berdasarkan standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, pasti di dalamnya ada hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan kepada faktor-faktor yang ada serta pelaksanaannya dalam bentuk penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi bagi Perusahaan yang Memberi Upah dibawah UMR

Setiap pihak tentu tidak ingin dirugikan dan ingin mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya seorang karyawan , ia akan semangat bekerja jika apa yang ia terima dari pengusaha sesuai dengan apa yang diamanahkan padanya dalam pekerjaan . Karena itu perusahaan harus sebisa mungkin memberikan upah atau pendapatan yang layak bagi para pekerjanya.

Bila terpadat pemberi kerja yang memberikan gaji di bawah UMR secara sengaja, padahal sebenarnya kemampuan pengusaha tersebut dapat memberikan pendapatan pada semua buruh melampaui standard itu, maka dalam kasus semacam ini Pemerintah dapat memberikan sanksi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

apa sanksinya?

Sanksinya yaitu dalam bentuk ancaman pidana dalam bentuk kurungan penjara dengan lama tahanan paling ringan 12 bulan dan terlama 4 tahun, atau denda minimal 100 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi ancaman bagi pemilik usaha supaya selalu patuh pada Undang-Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum jika Pekerja Menerima Upah dibawah UMR

Jika ada pekerja yang mendapat gaji bulanan tidak setara dengan UMR yang diberlakukan saat itu, atau dibayar dibawah upah UMR, maka buruh tersebut berhak mengajukan masalah itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati prosedur, yaitu kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartite. Jika selama kurun waktu 30 hari belum memperolah kesepakatan, maka selanjutnya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Sekian pemaparan lengkap mengenai Gaji UMR di Aceh Barat Daya dari web kami, IwanWahyudiCentre.com. Diatas kita sudah membahas tentang Pengertian, Perbedaan dan Berbagai Hal yang berkaitan dengan Gaji UMR, UMK dan UMP dan Penetapan Standar Gaji UMR di Aceh Barat Daya. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan Anda khususnya yang berstatus sebagai pegawai atau calon pekerja .

Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Barat Daya 2016, Gaji UMR Aceh Barat Daya 2017, Gaji UMR Aceh Barat Daya 2018, Gaji UMR Aceh Barat Daya 2019, Gaji UMR Aceh Barat Daya 2020, Gaji UMR Aceh Barat Daya 2021, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2016, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2017, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2018, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2019, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2020, Gaji UMK Aceh Barat Daya 2021,

Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.