Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.

Gaji UMR Aceh Jaya Tahun 2021 Sesuai Pemerintah

6 min read

gaji umr Aceh Jaya

Gaji UMR Aceh Jaya – Untuk para karyawan soal gaji jadi buah bibir yang menarik setiap waktu . Bukan hanya saat kerja , saat senggang di rumah pun para pekerja akan membicarakan ini, karena memang income yang mereka terima setiap bulannya adalah modal untuk pembiayaan konsumsi bulanan untuk keluarganya.

Apalagi dengan terpengaruh adanya inflasi setiap tahunnya, tentu gaji yang tidak sebanding dengan standar biaya hidup di daerahnya masing-masing, akan menjadikan kesulitan hidup bagi mereka dan keluarganya.

Ya, semestinya yang benar jika income yang dimiliki lebih besar dari standar hidup yang ada di daerahnya.

Dengan apa para pekerja ini menerapkan standar penghasilan yang akan mereka dapat dari perusahaan ? Jawabannya adalah dengan UMR, UMK dan UMP.

Apa itu UMR, UMK dan UMP?

Dalam artikel ini kita akan menjelaskan ketiganya. Harapannya bagi Anda yang menjadi pekerja soal ini bisa menjadi standar dalam memperoleh gaji setiap bulannya.

Baik, segera kita mulai, ya?

Kabupaten / KotaGaji
Kabupaten PacitanRp1.913.321
Kabupaten PonorogoRp1.913.321
Kabupaten TrenggalekRp1.913.321
Kabupaten TulungagungRp1.958.844
Kabupaten BlitarRp1.954.705
Kabupaten KediriRp2.008.504
Kabupaten MalangRp3.018.530
Kabupaten LumajangRp1.982.295
Kabupaten JemberRp2.355.662
Kabupaten BanyuwangiRp2.314.278
Kabupaten BondowosoRp1.954.705
Kabupaten SitubondoRp1.913.321
Kabupaten ProbolinggoRp2.503.265
Kabupaten PasuruanRp4.190.133
Kabupaten SidoarjoRp4.193.581
Kabupaten MojokertoRp4.179.787
Kabupaten JombangRp2.654.095
Kabupaten NganjukRp1.954.705
Kabupaten MadiunRp1.913.321
Kabupaten MagetanRp1.913.321
Kabupaten NgawiRp1.913.321
Kabupaten BojonegoroRp2.016.780
Kabupaten TubanRp2.532.234
Kabupaten LamonganRp2.423.724
Kabupaten GresikRp4.197.030
Kabupaten BangkalanRp1.954.705
Kabupaten SampangRp1.913.321
Kabupaten PamekasanRp1.913.321
Kabupaten SumenepRp1.954.705
Kota SurabayaRp4.200.479
Kota BatuRp2.794.800

Istilah Gaji UMR di Aceh Jaya

mendiskusikan tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang berhubungan dengan standar upah dan penghasilan minimum di Aceh Jaya memang tidak bisa dipisahkan dengan standar minimum yang dipakai oleh pengusaha dalam memberikan upah para karyawan .

Dengan kata lain , jika perusahaan menyediakan standar upah dan penghasilan minimum yang pantas dengan standar hidup di Aceh Jaya , maka para pegawai akan menjadikan bahan pertimbangan untuk menjadi pekerja di tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya.

Apa sebenarnya Gaji UMR itu ?

Gaji UMR yaitu standar paling minimum yang disediakan oleh pemilik usaha kerja kepada para pekerja . Maka jelas jika penetapan dan pengesahan UMR tujuannya untuk menjamin pekerja menerima income yang mencukupi , setidaknya untuk hidup di Aceh Jaya.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, yang berisi bahwa UMR ditetapkan oleh Gubernur sebagai pimpanan pemerintahan tertinggi di tingkat Provinsi. Jadi UMR yang ditetapkan oleh seorang Gubernur akan mengikat dengan UMR yang diputuskan di Aceh Jaya.

Atau dapat disimpulkan bahwa UMR merupakan standar pendapatan minimal di tingkat provinsi. Aturan ini sebelumnya menjadi pedoman dalam penetapan dan pengesahan besaran upah pekerja , tapi mulai diresmikannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000, maka gaji UMR tidak digunakan sebagai pedoman lagi.

Apa yang dimaksud Gaji UMK ?

UMK adalah kepanjangan dari Upah Minimum Kota / Kabupaten. Dari istilah ini jelas bahwa UMK merupakan upah paling minimum yang harus diberikan oleh pemilik usaha kepada pegawai sesuai standar yang ditetapkan sebuah kota/ kabupaten.

Jadi, setelah Pemerintah Provinsi menetapkan UMK yang menjadi nilai gaji bulanan terendah , yaitu dalam bentuk upah pokok dan tunjangan tetap setiap bulan, lalu dalam implementasinya harus mendapat dukungan oleh perusahaan .

Dengan adanya istilah UMK ini menjadi pengganti istilah sebelumnya, UMR, karena penggantian istilah ini juga menyelaraskan dengan adanya hak setiap daerah juga standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu. Penggantian istilah dari UMR menjadi UMK ini tercatat di Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, yang diantaranya berisi sbb:

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/MEN/1999 tentang upah Minimum, diubah sebagai berikut : 1. Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/ MEN/ 1999 yaitu: Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Istilah “Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR Tk.I)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), dan istilah “Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/ Kota).

Apa yang dimaksud dengan Gaji UMP ?

Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah standar gaji minimum di suatu provinsi yang standar ini digunakan juga juga untuk tingkat yang ada dibawahnya, yaitu tingkat kota / kabupaten. Karena dipakai tingkat wilayah provinsi, maka yang menetapkan dan mengesahkannya pun seorang Gubernur.

Dengan menelaah pengertian 3 istilah tersebut , maka kalian dapat memulai membuat perbedaan dari ketiganya, Gaji UMR, Gaji UMK dan Gaji UMP.

Hal tersebut penting karena diskusi tentang upah minimum di Aceh Jaya biasanya menjadikan para karyawan dan buruh kebingungan. disebabkan tidak lain adalah ketiganya sekilas sama.

Berdasarkan itu berikut kita beri beberapa point yang dengannya kamu akan lebih dimudahkan dalam memahami antara UMR, UMK dan UMP. Berikut beberapa point-pointnya:

1. Pihak yang Menetapkan dan Mengesahkan Besarnya Gaji

Siapakah pihak yang menetapkan dan mengesahkan UMR, UMK dan UMP?

UMR ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Sedangkan UMP dan UMK yang ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur, sebagai Pemerintah Tingkat Provinsi dengan mempertimbangkan para pegawai memperoleh penghasilan yang layak sesuai standar hidup di wilayah tersebut.

2. Jangka Waktu Peninjauan Ketetapan Gaji

Semakin tinggi tingkat dalam menetapkan keputusan, maka waktu yang diperlukan juga lebih lama. Hal ini berdasarkan level kesulitan dengan berbagai faktor untuk kemaslahatan bersama.

Karena itu jangka waktu peninjauan ketetepan yang diberlakukan pada UMP, relative lebih lama dibandingkan dengan UMK (yang dulunya UMR). Penetapan untuk gaji UMP membutuhkan waktu sekitar 60 hari hari kerja. Sedangkan untuk UMK membutuhkan waktu hingga 40 hari kerja.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan Gaji

Karena alokasi waktu peninjauan ketetapannya tidak sama, maka bisa dipastikan pemberlakuan ketetapannya juga tidak sama.

Gaji UMP biasanya mulai direalisasikan serentak berdasarkan keputusan dari Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi merupakan setiap tanggal 1 November. Sedangkan Gaji UMK yang juga pemberlakuannya menunggu keputusan dari Gubernur, biasanya diumumkan paling lambat tanggal 21 November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan Gaji

Perbedaan lain antara Gaji UMR, Gaji UMP dan Gaji UMK juga terlihat dalam jumlah besaran angka kenaikannya. Kenaikan ini dibuat dengan merujuk beberapa hal penting , yaitu kebutuhan hidup layak , yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga), dan tetap mempertimbangkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang di suatu daerah.

Telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan yaitu gaji UMP dan gaji UMK akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungan kenaikannya berpedoman pada meningkatnya inflasi saat itu ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian jelas bahwa UMP dan UMK sangat memperdulikan kebutuhan buruh , sehingga mereka diperjuangkan untuk bisa hidup dengan baik yang berdampak pada ketenangan hati saat mereka bekerja.

5. Besaran Nominal Gaji

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa dilihat dari besaran jumlah gaji yang ditetapkan pada satu area tertentu. Memang tidak bisa dipungkiri , setiap wilayah mempunyai standar minimal penghasilan yang berbeda.

Bagaimana perbedaan nominalnya?

Jika kita komparasikan besar nilai gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Karena hal ini dipengaruhi oleh faktor yang digunakan dalam perhitungannya. Karenanya pantas jika besaran standar upah di Kota atau Kabupaten selalu lebih besar dari tingkat Provinsi

Penetapan Gaji UMR Aceh Jaya

Setelah Anda memahami ulasan diatas, mulai dari pengertian, istilah dan beberapa hal terkait standar upah minimum dan serta mengerti perbedaan masing-masing, ada beberapa point krusial tentang penetapan gaji UMR Aceh Jaya yang perlu kita mengerti , diantaranya:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Perlu kita ketahui bahwa Pemerintah menetapkan sistem yang terdapat dalam gaji UMR atau Upah Minimum Regional sebagai acuan bagi pemberi kerja memberi upah pada para pekerja sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup di Aceh Jaya.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa pembuatan standar gaji UMR Aceh Jaya ini ditujukan sebagai tata laksana dan diciptakan untuk melindungi hak para karyawan di Aceh Jaya, sehingga para buruh minimal dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu hal ini disesuaikan dengan beban pekerjaan. Semakin tinggi beban dan tanggung jawab kerja, maka semakin tinggi pula gaji yang diterima .

2. Spesifikasi Gaji UMR

Berdasar pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang Pembagian Komponen Gaji dan Pendapatan, di dalamnya secara tampak dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pasal 94 Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa unsur gaji UMR dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominal gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus pembaca pahami bahwa ketetapan gaji UMR di Aceh Jaya, segala jenis Tunjangan Tidak Tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 pasal 94 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tunjangan Tidak Tetap dalam pembahasan ini merupakan pembayaran, baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung yang diberikan pemilik usaha untuk buruh dan keluarganya. Bentuknya juga beragam , misalnya uang transport atau uang makan yang totalnya dari jumlah kehadiran kerja.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini memang istilah gaji UMR tidak digunakan lagi, hal itu sesuai dengan Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Tapi meskipun istilah UMR sudah tidak ada, standar penghasilan regional yang dikukuhkan oleh Gubernur meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi). Jadi kata Regional seolah diperjelas / diganti menjadi Kota / Kabupaten dan Provinsi.

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin sekarang banyak orang belum memahami soal ini. Jadi yang harus pembaca sadari , jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima buruh untuk imbalan dasar dengan besaran sesuai rasio gaji sesuai ketetapan pemberi kerja . Tapi sejatinya UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan hidup para buruh saat itu.

Maka pedoman besaran persentase kenaikan UMR setiap tahunnya berpatokan pada sejumlah faktor yang mempengaruhi, sepeti kenaikan harga barang kebutuhan pokok, dll. Karena itu persentase kenaikan UMR pada intinya terdiri dari kenaikan upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR, yang besarnya menyesuaikan standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, kemungkinan di dalamnya ada hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya, mengikuti pada faktor-faktor yang ada serta pelaksanaannya dalam bentuk penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi bagi Perusahaan yang Memberi Upah dibawah UMR

Setiap pihak pasti tidak ingin dirugikan dan ingin mendapat hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya seorang pegawai , ia akan total dalam bekerja jika apa yang ia dapat dari pemberi kerja sesuai dengan apa yang dibebankan padanya dalam kerja . Karena itu pemberi kerja harus sebisa mungkin memberikan upah atau penghasilan yang layak bagi para pekerjanya.

Bila terpadat pemberi kerja yang memberikan gaji di bawah UMR secara sengaja, padahal sebenarnya kemampuan pemilik usaha itu mampu memberikan penghasilan pada semua pegawai melampaui standard itu, maka dalam kasus semacam ini Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Apakah sanksinya?

Sanksinya adalah dalam bentuk ancaman pidana dalam bentuk kurungan penjara dengan periode tahanan paling minimal 12 bulan dan terberat 4 tahun, atau denda minimal 100 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjadi ancaman bagi pemilik usaha supaya selalu patuh pada Undang-Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum jika Pekerja Menerima Upah dibawah UMR

Jika ada pegawai yang mendapat bayaran tidak sesuai dengan UMR yang berlaku saat itu, atau dibayar dibawah upah UMR, maka karyawan tersebut boleh membawa masalah itu ke meja hijau sebagai usaha penyelesaian konflik hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sesuai aturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melewati prosedur, yaitu kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartite. Jika dalam kurun waktu 30 hari belum mendapatkan kesepakatan, maka selanjutnya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.

Demikian pembahasan lengkap mengenai Gaji UMR di Aceh Jaya dari web kami, IwanWahyudiCentre.com. Diatas kita selesai membahas mengenai Pengertian, Perbedaan dan Berbagai Hal yang berkaitan dengan Gaji UMR, UMK dan UMP dan Penetapan Standar Gaji UMR di Aceh Jaya. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan Anda khususnya yang berstatus sebagai karyawan atau calon pekerja .

Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Jaya 2016, Gaji UMR Aceh Jaya 2017, Gaji UMR Aceh Jaya 2018, Gaji UMR Aceh Jaya 2019, Gaji UMR Aceh Jaya 2020, Gaji UMR Aceh Jaya 2021, Gaji UMK Aceh Jaya 2016, Gaji UMK Aceh Jaya 2017, Gaji UMK Aceh Jaya 2018, Gaji UMK Aceh Jaya 2019, Gaji UMK Aceh Jaya 2020, Gaji UMK Aceh Jaya 2021,

Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.