Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.

Gaji UMR Aceh Besar Tahun 2021 Terupdate

6 min read

gaji umr Aceh Besar

Gaji UMR Aceh Besar – Bagi para pegawai masalah penghasilan jadi pembahasan yang krusial setiap hari . Bukan hanya saat bekerja , saat senggang di rumah pun mereka akan membahas ini, karena memang gaji yang mereka terima setiap bulannya merupakan modal untuk membiayai kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya.

Apalagi dengan terdampak adanya inflasi setiap tahunnya, tentu income yang tidak setara dengan standar biaya hidup di daerahnya masing-masing, akan menyebabkan kesulitan hidup bagi mereka dan keluarganya.

Ya, sejatinya yang ideal jika pendapatan yang dimiliki lebih besar dari standar hidup yang ada di daerahnya.

Dengan apa para pegawai ini mencari standar gaji yang akan mereka dapatkan dari tempat kerja ? Jawabannya adalah dengan UMR, UMK dan UMP.

Apa itu UMR, UMK dan UMP?

Dalam artikel ini kita berupaya menjelaskan ketiganya. Harapannya bagi Anda yang menjadi buruh artikel ini bisa menjadi patokan dalam mendapatkan penghasilan setiap bulannya.

Baik, segera kita mulai, ya?

Kabupaten / KotaGaji
Kabupaten PacitanRp1.913.321
Kabupaten PonorogoRp1.913.321
Kabupaten TrenggalekRp1.913.321
Kabupaten TulungagungRp1.958.844
Kabupaten BlitarRp1.954.705
Kabupaten KediriRp2.008.504
Kabupaten MalangRp3.018.530
Kabupaten LumajangRp1.982.295
Kabupaten JemberRp2.355.662
Kabupaten BanyuwangiRp2.314.278
Kabupaten BondowosoRp1.954.705
Kabupaten SitubondoRp1.913.321
Kabupaten ProbolinggoRp2.503.265
Kabupaten PasuruanRp4.190.133
Kabupaten SidoarjoRp4.193.581
Kabupaten MojokertoRp4.179.787
Kabupaten JombangRp2.654.095
Kabupaten NganjukRp1.954.705
Kabupaten MadiunRp1.913.321
Kabupaten MagetanRp1.913.321
Kabupaten NgawiRp1.913.321
Kabupaten BojonegoroRp2.016.780
Kabupaten TubanRp2.532.234
Kabupaten LamonganRp2.423.724
Kabupaten GresikRp4.197.030
Kabupaten BangkalanRp1.954.705
Kabupaten SampangRp1.913.321
Kabupaten PamekasanRp1.913.321
Kabupaten SumenepRp1.954.705
Kota SurabayaRp4.200.479
Kota BatuRp2.794.800

Istilah Gaji UMR di Aceh Besar

diskusi tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang terkait dengan standar upah dan income minimum di Aceh Besar memang tidak bisa dipisahkan dengan standar minimum yang dipakai oleh perusahaan dalam memberikan upah para pekerja .

Dengan arti lain , jika pengusaha memberikan standar upah dan pendapatan minimum yang sesuai dengan standar hidup di Aceh Besar , maka para pekerja akan menjadikan bahan pertimbangan untuk menjadi pekerja di tempat tersebut. Begitu juga sebaliknya.

Apa pengertian Gaji UMR itu ?

Gaji UMR adalah standar paling minimum yang diberikan oleh pemberi kerja kerja kepada para buruh . Maka jelas bahwa penetapan dan pengesahan UMR tujuannya untuk menjamin karyawan menerima penghasilan yang pantas , setidaknya untuk kebutuhan hidup di Aceh Besar.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa UMR ditetapkan oleh Gubernur sebagai pimpanan pemerintahan tertinggi di tingkat Provinsi. Jadi UMR yang ditetapkan oleh seorang Gubernur akan mengikat dengan UMR yang diputuskan di Aceh Besar.

Atau dapat dikatakan bahwa UMR adalah standar pendapatan minimal di tingkat provinsi. Aturan ini pernah menjadi patokan dalam penetapan dan pengesahan besarnya upah pegawai , tapi sejak diresmikannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000, maka gaji UMR tidak digunakan sebagai pedoman lagi.

Apa yang dimaksud Gaji UMK ?

UMK adalah akronim dari Upah Minimum Kota / Kabupaten. Dari sini jelas bahwa UMK yaitu upah paling minimum yang harus diberikan oleh pengusaha kepada buruh sesuai standar yang diberlakukan sebuah kota/ kabupaten.

Jadi, setelah Pemerintah Provinsi menetapkan UMK yang merupakan nilai penghasilan bulanan terendah , yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap setiap bulan, selanjutnya dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh pengusaha .

Dengan adanya istilah UMK ini menggantikan istilah sebelumnya, UMR, karena penggantian istilah ini juga menyesuaikan dengan adanya hak setiap daerah juga standar gaji tingkat provinsi pada daerah itu. Penggantian istilah dari UMR menjadi UMK ini terdapat di Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, yang diantaranya berisi sbb:

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/MEN/1999 tentang upah Minimum, diubah sebagai berikut : 1. Penulisan dan penyebutan istilah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 01/ MEN/ 1999 yaitu: Istilah ‘Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Istilah “Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR Tk.I)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), dan istilah “Upah Minimum sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II)” diubah menjadi “Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/ Kota).

Apa yang dimaksud dengan Gaji UMP ?

Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah standar penghasilan minimum pada suatu provinsi yang standar ini diberlakukan juga untuk tingkat yang ada dibawahnya, yaitu tingkat kota / kabupaten. Karena dipakai di tingkat wilayah provinsi, maka yang menetapkan dan mengesahkannya pun seorang Gubernur.

Dengan memahami pengertian 3 istilah itu , maka Anda dapat memulai melihat perbedaan dari ketiganya, Gaji UMR, Gaji UMK dan Gaji UMP.

Hal tersebut penting karena pembahasan mengenai upah minimum di Aceh Besar biasanya membuat para pekerja dan buruh kebingungan. Penyebabnya tidak lain adalah ketiganya sekilas sama.

Karena itu berikut kita berikan beberapa point yang dengannya kalian akan lebih gamblang dalam membedakan antara UMR, UMK dan UMP. Ini beberapa point-pointnya:

1. Pihak yang Menetapkan dan Mengesahkan Besarnya Gaji

Siapakah pihak yang menetapkan dan mengesahkan UMR, UMK dan UMP?

UMR ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mempertimbangkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah. Sedangkan UMP dan UMK yang ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur, sebagai Pemerintah Tingkat Provinsi dengan mempertimbangkan para buruh mendapat pendapatan yang sesuai sesuai standar hidup di daerah tersebut.

2. Jangka Waktu Peninjauan Ketetapan Gaji

Semakin tinggi level dalam mengesahkan keputusan, maka waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Hal ini mempertimbangkan level kerumitan dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan itu jangka waktu peninjauan ketetepan yang diberlakukan pada UMP, relative lebih panjang dibandingkan dengan UMK (yang dulunya UMR). Penetapan untuk gaji UMP membutuhkan waktu maksimal 60 hari hari kerja. Sebaliknya untuk UMK butuh waktu sekitar 40 hari kerja.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan Gaji

Karena lama waktu peninjauan ketetapannya tidak sama, maka bisa dipastikan pemberlakuan ketetapannya juga tidak sama.

Gaji UMP biasanya mulai diberlakukan bersamaan berdasarkan keputusan dari Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi ialah setiap tanggal 1 November. Sedangkan Gaji UMK yang juga pemberlakuannya menunggu arahan perintah dari Gubernur, biasanya disahkan paling lambat tanggal 21 November.

4. Perhitungan Jumlah Kenaikan Gaji

Perbedaan lain antara Gaji UMR, Gaji UMP dan Gaji UMK juga terdapat di jumlah besaran angka kenaikannya. Kenaikan ini dibuat dengan melihat berbagai hal krusial , yaitu kebutuhan hidup baik , yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga), dan tetap melihat produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang di suatu daerah.

Telah diputuskan dalam UU Ketenagakerjaan bahwa gaji UMP dan gaji UMK akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungan kenaikannya berpedoman pada meningkatnya inflasi saat itu ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan begitu jelas bahwa UMP dan UMK sangat memperdulikan kepentingan pegawai , sehingga mereka diupayakan bisa hidup dengan pantas yang berdampak pada ketenangan hati saat mereka bekerja.

5. Besaran Nominal Gaji

Pertimbangan lainnya yang membedakan antara gaji UMR, gaji UMP dan gaji UMK bisa diamati dari besarnya nominal gaji yang ditetapkan pada satu area tertentu. Memang tidak bisa disamakan , setiap wilayah mempunyai standar minimal penghasilan yang berbeda.

Bagaimana perbedaan nominalnya?

Jika kita komparasikan besar nilai gaji UMK pasti lebih besar dari gaji UMP. Karena hal ini dipengaruhi oleh faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Karenanya wajar jika besar standar upah di Kota atau Kabupaten selalu lebih tinggi dibanding tingkat Provinsi

Penetapan Gaji UMR Aceh Besar

Setelah Anda memahami ulasan diatas, mulai dari pengertian, istilah dan berbagai hal terkait standar upah minimum dan juga menemukan perbedaan masing-masing, ada beberapa point krusial mengenai pemberlakuan gaji UMR Aceh Besar yang perlu kita mengerti , diantaranya:

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR

Perlu Anda ketahui bahwa Pemerintah menetapkan sistem yang terdapat dalam gaji UMR atau Upah Minimum Regional sebagai acuan bagi pemilik usaha memberikan upah pada para karyawan sesuai dengan tingkat kebutuhan layak hidup di Aceh Besar.

Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa penetapan standar gaji UMR Aceh Besar ini dibuat untuk tata laksana dan untuk melindungi hak para pegawai di Aceh Besar, sehingga para buruh minimal dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu hal ini disesuaikan dengan beban pekerjaan. Semakin beresiko beban dan tanggung jawab kerja, maka semakin besar pula gaji yang didapatkan .

2. Spesifikasi Gaji UMR

Berdasar pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang Pembagian Komponen Gaji dan Pendapatan, di dalamnya secara terperinci dijelaskan bahwa komponen gaji UMR terdiri dari beberapa hal.

Pernyataan itu juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan pasal 94 Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa unsur gaji UMR dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan nominal gaji minimal 75% dari jumlah UMR.

3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR

Harus kalian paham bahwa ketetapan gaji UMR di Aceh Besar, semua jenis Tunjangan Tidak Tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Perihal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 pasal 94 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tunjangan Tidak Tetap dalam pembahasan ini ialah pembayaran, baik melalui cara langsung atau tidak langsung yang diberikan pemberi kerja untuk pekerja dan keluarganya. Bentuknya juga macam-macam , seperti uang transport atau uang makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja.

4. Besarnya UMR Meliputi UMP dan UMK

Saat ini memang istilah gaji UMR tidak digunakan lagi, hal itu sesuai dengan Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Tapi meski istilah UMR sudah tidak ada, standar penghasilan regional yang dikukuhkan oleh Gubernur meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) serta UMP (Provinsi). Jadi kata Regional seolah diperjelas / diganti menjadi Kota / Kabupaten dan Provinsi.

5. UMR Bukan Gaji Pokok

Mungkin kini banyak orang belum paham soal ini. Jadi yang harus kalian sadari , jika UMR bukanlah penghasilan pokok yang diterima karyawan untuk imbalan dasar dengan jumlah sesuai rasio gaji sesuai ketetapan perusahaan . Tapi sejatinya UMR adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para buruh saat itu.

Maka pedoman besaran persentase kenaikan UMR setiap tahunnya berpatokan pada sejumlah faktor yang mempengaruhi, sepeti makin tingginya harga barang kebutuhan pokok, dll. Karena itu persentase kenaikan UMR pada dasarnya terdiri dari kenaikan upah tanpa tunjangan serta gaji pokok.

Tidak sama halnya dengan gaji UMR, yang besarnya berdasarkan standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, tentu di dalamnya ada hitungan besaran persentase peningkatan setiap tahunnya, berdasarkan pada faktor-faktor yang ada serta pelaksanaannya dalam bentuk penghasilan tanpa tunjangan dan penghasilan pokok.

6. Sanksi bagi Perusahaan yang Memberi Upah dibawah UMR

Setiap pihak pasti tidak ingin dirugikan dan ingin menerima hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya seorang pekerja , ia akan total dalam bekerja jika apa yang ia terima dari perusahaan sesuai dengan apa yang diamanahkan padanya dalam kerja . Karena itu pengusaha harus sebisa mungkin memberikan upah atau pendapatan yang layak bagi para pekerjanya.

Bila terpadat pemilik usaha yang memberikan pendapatan di bawah UMR dengan sengaja, padahal sebenarnya kemampuan pemberi kerja itu berkemampuan memberikan income pada semua karyawan melampaui standard itu, maka dalam kasus semacam ini Pemerintah dapat memberi sanksi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

apa sanksinya?

Sanksinya yaitu dalam bentuk ancaman pidana berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling minimal 12 bulan dan maksimal 4 tahun, atau denda minimal 100 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diberlakukan dengan tujuan untuk menjadi ancaman bagi perusahaan supaya selalu patuh pada Undang-Undang yang berlaku.

7. Langkah Hukum jika Pekerja Menerima Upah dibawah UMR

Jika ada karyawan yang dibayar tidak setara dengan UMR yang berlaku saat itu, atau dibayar dibawah upah UMR, maka pekerja tersebut diperkenankan membawa masalah itu ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sesuai aturan yang ada dalam upaya ini nanti akan melewati prosedur, yaitu kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartite. Jika sepanjang kurun waktu 30 hari belum mendapat kesepakatan, maka selanjutnya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan bantuan Disnaker.

Demikian pemaparan lengkap mengenai Gaji UMR di Aceh Besar dari blog kami, IwanWahyudiCentre.com. Diatas kita sudah membahas tentang Pengertian, Perbedaan dan Berbagai Hal yang berkaitan dengan Gaji UMR, UMK dan UMP dan Penetapan Standar Gaji UMR di Aceh Besar. Semoga tulisan ini bisa menambah wawasan pembaca khususnya yang berstatus sebagai karyawan atau pencari kerja .

Kata Kunci : Gaji UMR Aceh Besar 2016, Gaji UMR Aceh Besar 2017, Gaji UMR Aceh Besar 2018, Gaji UMR Aceh Besar 2019, Gaji UMR Aceh Besar 2020, Gaji UMR Aceh Besar 2021, Gaji UMK Aceh Besar 2016, Gaji UMK Aceh Besar 2017, Gaji UMK Aceh Besar 2018, Gaji UMK Aceh Besar 2019, Gaji UMK Aceh Besar 2020, Gaji UMK Aceh Besar 2021,

Iwan Wahyudi Iwan Wahyudi Centre adalah situs yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kerja; informasi tentang Gaji UMR, Gaji Profesi, Keselamatan Kerja dan pembahasan yang lainnya yang dibutuhkan oleh para pekerja dan calon pencari kerja.